Dinilai Provinsi dengan Pelayanan Buruk, Jokowi Akui Ada Kekurangan - DKI jadi provinsi dengan pelayanan terburuk.
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan belum mengetahui laporan itu. "Saya belum mengerti laporan dari Ombudsman. Saya belum dapat laporan itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat, 30 Agustus 2013.
Meski demikian, Jokowi berjanji membenahi pelayanan yang dinilai buruk itu.
Menurutnya pelayanan terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan. "Kami akui masih ada kekurangan. Ya bagaimana lagi. Kami mau perbaiki. Kami mau layanan satu atap dan perizinan diperketat," ujarnya.
Ia mengaku akan segera memanggil Inspektorat Daerah untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman itu. Lembaga ini dianggap paling bertanggung jawab dalam pengawasan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data Ombudsman, Pemprov DKI Jakarta menempati urutan pertama provinsi dengan pelayanan terburuk dengan 294 laporan (14,53 persen), disusul Jawa Timur yaitu 277 laporan (13,69 persen), kemudian Nusa Tenggara Timur sebanyak 221 laporan (10,92 persen). Selanjutnya Jawa Barat yaitu 201 laporan (9,9 persen) dan Sulawesi Utara dengan 183 laporan (9,04 persen).
Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, Budi Santoso, mengatakan jumlah tersebut diperoleh dari laporan kantor Ombudsman Pusat di Jakarta dan 23 kantor perwakilan di tingkat provinsi.
"Hal ini terjadi karena kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak berurusan langsung dengan masyarakat memang belum memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat," kata Budi. (adi)
UNIC 31 Aug, 2013
-
Source: http://wowunic.blogspot.com/2013/08/dinilai-provinsi-dengan-pelayanan-buruk.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
