Pejabat Pemeras BUMN Harus Diberi Shock Teraphy

Pemerasan yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan isu yang baru di Indonesia. Itulah sebabnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan beberapa nama anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.
Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mendukung gerakan Dahlan Iskan untuk memerdekakan BUMN dari oknum-oknum yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perahan. Menurutnya, pelaporan nama-nama oknum pejabat terutama DPR kepada BK DPR merupakan salah satu bentuk shock teraphy bagi pejabat atau anggota dewan yang nakal.
"Harus ada teraphy shock untuk pejabat dan anggota dewan yang nakal," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (21/11).
Hendri menyayangkan, sektor strategis yang dikelola oleh BUMN dikebiri oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan melalui kebijakan-kebijakan yang sudah berbelok arah. Akibatnya, arah perekonomian Indonesia berjalan menuju ke arah liberalisasi ekonomi sebagai akibat dari salah kelola.
Hendri mencontohkan BUMN di Cina yang maju dan mampu menopang perekonomian. Menurutnya, Meski banyak memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN, tapi Cina memiliki lima sektor strategis BUMN yang tidak diprivatisasi sama sekali. Artinya, saham di lima BUMN tersebut benar-benar murni milik BUMN.
Adapun modus dari pemerasan BUMN, lanjut Hendri, biasanya berbentuk sumbangan kecil atau besar kepada oknum pejabat atau dewan, meminta proyek serta pada saat penjualan saham BUMN kepada privat.
Melihat situasi BUMN yang selalu menjadi bulan-bulanan pemerasan oknum pejabat dan dewan, Hendri menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan harus berani melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki BUMN. Salah satu caranya dengan menempatkan kembali BUMN pada tempatnya.
"Selain itu, pemberantasan korupsi harus berawal dari pemimpin. Jika tidak ada political will dari pemimpin maka percuma saja," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) J.E. Sahetapy menuturkan pembebasan BUMN dari pemerasan tidak cukup dengan pemberian shock teraphy saja dengan melaporkan nama-nama dewan ke BK DPR. Tetapi, akan lebih baik jika Menteri BUMN langsung menunjukkan dan menyebutkan nama-nama pihak yang terindikasi melakukan pemerasan terhadap BUMN kepada publik dan melaporkan ke KPK.
"Jangan menyebut inisial, langsung sebut saja namanya," kata Sahetapy pada acara yang sama.
Pemerasan terhadap BUMN ini, lanjut Sahetapy, sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Pada saat itu, pemerasan BUMN dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Jadi, tidak heran jika hingga saat ini BUMN masih menjadi sapi perah pejabat yang memiliki kepentingan.
Wakil Komisi III DPR Catur Sapto Edi membenarkan hampir semua lini memiliki potensi korupsi. Namun, terkait pemerasan di BUMN yang menyeret nama beberapa anggota dewan, Catur mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh oknum yang ada di DPR saja.
"Pemerasan itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk mendominasi BUMN. Dan DPR bukan menjadi pihak yang mempunyai kekuatan untuk mendominasi BUMN," kata Catur.
Bahkan, Catur meyakini jika benar oknum di DPR terbukti melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN seperti yang disangkakan oleh Menteri BUMN, hal itu pasti tidak dilakukan sendiri. Kemungkinan besar pemerasan tersebut juga melibatkan pihak BUMN dan pemerintah. Untuk itu, Catur mengharapkan agar pemilihan dewan direksi BUMN nantinya dapat merekrut pribadi-pribadi yang tangguh, berani dan profesional.
"Jangan memilih orang-orang terdekat untuk jadi direksi BUMN. Pilih yang memiliki kapasitas, tegas, tidak gampang disogok," pungkasnya.

SUMBER : http://www.hukumonline.com/berita/ba...-shock-teraphy

Postingan menarik lainnya:

22 Nov, 2012

-
Source: http://kaskusbetarefresh.blogspot.com/2012/11/pejabat-pemeras-bumn-harus-diberi-shock.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com Diterbitkan Oleh : Lebihunik.com

ARTIKEL TERKAIT