Pernyataan Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa, bahwa laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak disertai bukti kuat membuat kalangan DPR gerah. Orang yang dilaporkan pun bersiap menyerang balik Dahlan lewat upaya hukum.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa mengatakan laporan Dahlan perlu dijadikan pelajaran. Pejabat publik tidak asal bicara tanpa disertai bukti. Laporan Dahlan dia nilai tidak sedahsyat gembar gembornya lewat media massa. "Saya serukan ke depan tidak perlu bengok-bengok bikin gaduh semacam ini," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa, Jumat (09/11).
Dahlan sendiri menganggap bahwa laporannya sudah merupakan bukti. Tugas mencari bukti bukanlah tugas Dahlan, melainkan lembaga yang punya otoritas mengusut kasus tersebut. Dahlan hanya ingin membersihkan jajaran BUMN yang dia pimpin, bukan membersihkan â??rumahâ?? pihak lain.
Namun Priyo punya pandangan lain. "Apa yang disampaikan hanya bersifat laporan, bukan bukti-bukti. Hanya laporan dari anak buahnya yang belum terkonfirmasi, dan ini sudah disiarkan ke seluruh penjuru negeri," ujarnya.
Priyo berpendapat, tudingan terhadap seseorang tanpa disertai cukup bukti akan menjadi bumerang. Indikasinya, Idris Paena dan Sumaryoto, dua anggota DPR yang disebut-sebut sebagai terlapor, telah membantah dan bersiap menempuh upaya hukum. Kuasa hukum Sumaryoto, Warsito Sanyoto, sudah menyampaikan kemungkinan langkah hukum itu.
Kalau punya bukti kuat, Priyo menyarankan Dahlan melapor ke aparat penegak hukum. Misalnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Langsung laporkan saja ke KPK atau ke Kejaksaan Agung atau langsung laporkan bukti ke Badan Kehormatan agar langsung diverifikasi apakah benar, dan kita langsung berhentikan, dan itu jauh lebih bagus," ujarnya.
Kendati demikian, Priyo berpandangan laporan Dahlan ke Badan Kehormatan tetap layak diteruskan. Dia menghimbau agar Dahlan lebih bijak dalam mendapatkan informasi tanpa disertai bukti. Karena itu, terhadap pejabat negara yang memiliki informasi tanpa disertai bukti yang cukup agar menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan ke publik. "Saya pandang tetap bermafaat, meskipun itu motif dari pak Dahlan itu untuk kepentingan apa saya tidak tahu. Tapi apapun itu, ambil manfaatnya," ujarnya.
Ketua DPR Marzuki Ali menyampaikan informasi bahwa tidak ada uang disebut dalam laporan Dahlan. Yang ada hanya kronologis dan pertemuan dengan lima orang anggota Dewan. "Terjadi diskusi seolah-olah minta jatah, itu saja. Tapi tidak ada bukti memeras, minta jatah. Minta jatah itu dalam konteks apa juga tidak tahu," katanya.
Untuk memperjelas keterangan Dahlan, Badan Kehormatan berencana memanggil sejumlah direksi BUMN. Namun pernyataan Dahlan yang sudah go publik membuat kegaduhan di parlemen. "Akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antar lembaga negara. Dia eksekutif, masa nyerang parlemen," katanya.
Marzuki menilai citra DPR kian terpuruk atas laporan Dahlan. Jika laporan itu tidak kuat bukti, seharusnya Dahlan tak menyampaikannya secara terbuka. Kalau cukup bukti sebaiknya dilaporkan ke aparat penegak hukum. â??Kalau ada masalah hukum, saya sarankan untuk disampaikan ke KPK, itu lebih baik. Itu kan masalah hukum, jangan dipublis di media, hasilnya apa, hasilnya hiruk pikuk saja," tukasnya.
Anggota Komisi VI Hendrawan Supratikno menegaskan agar Badan Kehormatan segera menelusuri laporan Dahlan dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait. Sekarang bola panas ada di Badan Kehormatan. â??Maka kita tunggu saja klarifikasi dari masing-masing pihak," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/ba...gaduh-parlemen
BENAR PAK UNTUK MENCARI BUKTI ITU TUGASNYA PENYIDIKAN..., MAJU TERUS PAK DAHLAN..
Postingan menarik lainnya:
12 Nov, 2012
-
Source: http://kaskusbetarefresh.blogspot.com/2012/11/tanpa-bukti-kuat-laporan-dahlan-bikin.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com